Mahalnya harga properti, kerap digunakan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab menjadi modus penipuan. Orang-orang yang kerap dijuluki mafia tanah ini, kerap menggunakan modus harga properti tanah murah untuk menggaet korban mereka.

Karena tak semua konsumen melek dengan urusan legalitas properti, maka mafia tanah mengincar mereka sebagai korban. Menurut data dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), aduan yang masuk ke mereka didominasi oleh korban penipuan mafia tanah. Tahun lalu, dari 1.518 aduan, 90,3 persen dilayangkan korban mafia properti tanah ini. Sedangkan sepanjang setengah tahun ini, dari 2.695 aduan, 83,8 persennya melayangkan masalah penipuan sektor properti.

Mafia tanah adalah sekelompok orang yang bekerja sama merebut hak atas tanah atau properti. Mereka bekerja dengan terencana dan berbagi tugas.

Modus yang pernah terjadi adalah berkedok menjadi agen properti. Mereka berkelompok dan berbagi tugas. Ada yang berperan menjadi notaris, agen properti, dan peran lain. Salah satu kasus yang terkuak di Jakarta Selatan, kelompok ini meminta sertipikat asli rumah dengan dalih untuk dicek keasliannya di BPN. Namun ternyata, sertipikat itu mereka palsukan. Sertipikat palsu ini diberikan kepada pemilik aslinya. Sedangkan sertipikat aslinya, mereka gunakan menjadi jaminan kredit hingga miliaran rupiah.

Sedangkan modus yang kerap digunakan adalah dengan menggunakan celah hukum pertanahan di Indonesia. Cara kerja mafia tanah adalah dengan memalsukan hak atas tanah. Pemalsuan ini bisa terjadi karena di Indonesia masih banyak bukti atas hak tanah seperti girik, eigendom verponding, dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah. Bukti kepemilikan yang beragam ini dipakai untuk mengklaim kepemilikan sebidang tanah.

Bahkan, mafia tanah ada yang menggunakan jalur hukum untuk merebut tanah. Dengan bukti-bukti yang tumpang tindih itu, mereka menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih dipergunakan untuk mengklaim suatu bidang tanah.

Umumnya, pemilik sah tak menggubris gugatan ini sehingga sidangnya tak dihadiri tergugat. Jika mafia tanah menang, maka berbekal keputusan PTUN ini mereka mengajukan permohonan sertipikat ke Badan Pertanahan Negara (BPN).

Nah, parahnya lagi ada juga yang menggunakan tanah ini untuk menjadi perumahan. Sehingga menghasilkan perumahan bodong. Modus lain yang kerap digunakan dalam kasus perumahan adalah, tanah belum berganti kepemilikan, namun sudah dibangun oleh pengembang. Biasanya, dalam kasus ini pengembang bekerja sama dengan pemilik tanah untuk membangun perumahan. Namun tanahnya belum dibayar dan masih atas nama pemilik. Sayangnya, kerja sama keduanya bermasalah di tengah jalan. Padahal, konsumen sudah akad kredit dan akad jual beli, bahkan sudah membayar cicilan. Namun karena rumah yang mereka beli jadi sengketa pembangunan rumah itu tak selesai. Pengembangnya raib entah ke mana. Konsumen akhirnya yang menanggung rugi.

Untuk itu, ada tiga hal mudah yang bisa konsumen lakukan agar tak menjadi korban mafia tanah dan properti.

Pertama, cek status tanah tempat rumah itu akan dibangun ke BPN. Benarkah tanah itu milik pengembang atau atas nama pihak lain. Jika masih atas nama pihak lain, maka perlu waspada. Jangan mudah percaya dengan harga properti murah. Jika memang murah, pelajari kenapa harganya bisa murah. Alasan murah itu harus masuk akal dan memang bisa diperiksa faktanya.

Kedua, sebelum melakukan akad jual beli rumah, konsumen juga harus mencari tahu apakah pengembang perumahan itu terdaftar sebagai anggota salah satu perhimpunan perumahan atau tidak. Di Indonesia beragam perhimpunan khusus pengembang properti. Antara lain Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS), Real Estat Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERA), dan perkumpulan lainnya.

Ketiga, pelajari hak-hak konsumen sebelum menandatangani akad jual beli dan akad kredit. Sehingga sebelum urusan legalitas sah, Anda sudah tahu solusinya jika ada masalah muncul.